Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim secara resmi meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) sebagai Merdeka Belajar Episode ke-25.

Permendikbudristek PPKSP disahkan sebagai payung hukum untuk seluruh warga sekolah atau satuan pendidikan. Peraturan ini lahir untuk secara tegas menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi. Selain itu, untuk membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi mencakup kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya dengan berperspektif pada korban.

SMA Negeri 1 Ceper sebagai salah satu Sekolah Menengah Atas terbaik di kabupaten Klaten tentunya akan proaktiv dan mengusahakan yang terbaik dalam mensukseskan program tersebut diatas. Hal ini tentunya berkesesuaian dengan Visi Misi SMA Negeri 1 Ceper di dalam menciptakan generasi bangsa yang berkarakter dan berkepribadian Pancasila.

Salah satu langkah kongkrit SMA Negeri 1 Ceper dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) adalah membentuk tim yang terkait dengan hal tersebut, dan diperkuat dengan pengeluaran Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah sehingga program yang dicanangkan dapat tercapai dengan baik :

1. Penjelasan mengena isu perundungan (bullying) :
Perundungan adalah perilas agresif yang terjadi secara berulang-uiang dan sengaia dilakukan oleh satu atau lebih siswa terhadap siswa ainnya. Perundungan dapat berupa pelecehan verbal fsik, atau psikologis, serta dapat mencakup ancaman, penindasan, atas penghinaan. su perundungan harus dianggap serius dan harus ditangani dengan cepat.

2. Sanksi terhadap pelaku perundungan :
a. Pelaku perundungan akan dikenai sank sesuai dengan ketentuan yang berlaku,sepertipenangguhan hak berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, peringatan tertulis atau tindak disipin lainnya sesuai dengan aturan sekolah.
b. ka perundungan melibatkan tindak pidana, maka tindakan hukum akan diambi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. Mekanisme dalam mengatasi perundungan :
a. Segera lakukan investigasi ketika menerima laporan atau mendeteksi adanya perundungan.

Laxukan ndakan pencegahan dan pembinaan agar pelaku perundungan dapat;

4. mengubah perilaku mereka :
Libatican oranglua siswa dalam penanganan kasus perundungan dan tindakan yang harus diambil & Terus pantau perkembangan kasus dan tindakan yang ciambl tsk memastian masalah perundungan terselesaikan.

5. Alur pengaduan perundungan :

a Siswa yang menjadi korban perundungan atau saksi dapat melaporkan insiden tersebut kepada guru, staf sekolah, atau pihak yang berwenang

b. Pihak sekolah harus segera menanggap laporan dengan serius dan melbatkan semua, pihak yang terlbat untuk melakukan investigasi.

c. Laporan perundungan harus dijamin kerahasisannya dan icak boleh menimbulkan reaksi nega lerhadap pelapor.

d. Hasil investigasi dan tindakan yang ciambil harus dicatat dan dilaporkan kepadaorang tua sisva ceria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *